PACITAN,wartakita.co– Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merespon pernyataan KSP Moeldoko yang mengklaim gerakan pengambilalihan Partai Demokrat untuk menyelamatkan partai dan menyelamatkan bangsa dan negara.

AHY menyebut pernyataan KSP Moeldoko itu merupakan tuduhan serius. Pertentangan ideologi dalam Partai Demokrat kata AHY merupakan fitnah, hoax dan tuduhan yang sangat keji. Hal ini telah memicu kemarahan kader dan simpatisan partai yang semakin membesar.

“Ada upaya KSP Moeldoko mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin membesar,” kata AHY dalam keterangan tertulis pada Senin (29/3) kemarin.

AHY, menjelaskan ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat lanjut AHY menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme yang merupakan harga yang tak bisa ditawar. Gubernur Papua dan Gubernur Aceh kata AHY bukti konkret pengamalan Pancasila dan kebhinekaan dalam tubuh partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarikan ideologis di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan radikalismen, justru Partai Demokrat dengan asas Nasionalis – Religius menolak ideologi radikal tumbuh berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal baik kiri, maupun kanan di Partai Demokrat,” terang AHY.

“Partai Demokrat juga konsisten menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan Pancasila dengan agama tertentu yang semua itu hanya akan memecah belah bangsa. Pada saatnya kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan ke publik bahwa pertentangan ideologi dalam Partai Demokrat adalah fitnah, hoax dan tuduhan yang keji,” tegasnya.

AHY tak mengira KSP Moeldoko dan kubunya terus menerus berbohong pada publik. Bahkan, pernyataan KSP Moeldoko disebut AHY sebagain bentuk penghasutan karena tarikan pertentangan ideologi.

Kebohongan KSP Moeldoko dinilai bukan sesuatu yang baru. Menurut AHY, sejak awal kader Demokrat meyakini KSP Moeldoko tidak peduli akan etika dan nilai-nilai moral yang jadi pedoman bagi bangsa yang beradab setelah mengambil keputusan serampangan, gegabah dan jauh dari akal sehat.

KLB Deli Serdang kubu Moeldoko dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai konstitusi Partai Demokrat. Dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang disahkan pemerintah, menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan KLB harus atas permintaan paling tidak ⅔ dari 34 Ketua DPD dan ½ dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang suara sah.

“Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak terpenuhi. Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat oleh sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum. Ini artinya KSP Moeldoko bohong lagi,” jelas AHY.

AHY menegaskan serangkain aksi yang dilakukan kubu Moeldoko dengan terus menerus mendeskreditkan partainya hanya bagian dari upaya untuk memperburuk citra Partai Demokrat. Namun, AHY meyakini dukungan semua elemen bangsa membuat Partai Demokrat semakin kompak, solid dan kuat.

“Untuk segala perhatian, do’a dan dukungan pada Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Partai Demokrat ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat. Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapat keadilan yang sejati adalah sesuatu yang serius dan fundamental,” kata AHY.

“Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai tuntas. Kami tidak takut dan berjanji akan terus melawan kebohongan dan kezaliman semacam ini. Justru, kami akan semakin solid, semakin kuat dan semakin siap bersama rakyat selamatkan demokrasi Indonesia,” pungkas AHY.