PACITAN,wartakita.co- Penyampaian pandangan Fraksi Gabungan Gerakan Keadilan Pembangunan (FGGKP) terhadap penggunaan anggaran swakelola Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pacitan Jumat (16/6/2023) malam lalu menyita perhatian publik. Ini menyusul FGGKP meminta Ketua KONI mengundurkan diri.

Wakil Bupati Pacitan, Gagarin pun ikut bersuara. Dia menyebut ketegangan antara Handaya Aji dan KONI Pacitan tidak seharusnya terjadi. Sebab, menurutnya legislatif memiliki kewenangan untuk mencermati bahkan mengkritisi setiap kebijakan melalui forum pembahasan resmi di DPRD.

“Dewan itu punya kekebalan dalam hal menyampaikan pendapat. Silahkan berpendapat toh nanti masih ditindaklanjuti didalam penjelasan pembahasan selanjutnya,” kata Gagarin usai rapat paripurna di DPRD Pacitan Senin (19/6/2023) sianh.

“Kalau berbicara di luar (forum resmi DPRD) ini yang bisa dipersoalkan. Sepanjang masih didalam pembahasan resmi di lembaga (DPRD) ini maka tidak bisa dipersoalkan,” jelas mantan pimpinan DPRD Pacitan 3 periode tersebut.

Politisi Partai Golkar itu ikut menyayangkan adanya pengakuan Handaya Aji yang menerima ancaman atas penyampaian pendapatnya. Apalagi pendapat itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada anggota DPRD.

“Kalau Pak Handaya Aji menyampaikan itu (temuan BPK) sebenarnya betul adanya. Dan yang mengancam-ngancam itu harusnya tau diri dan minta maaf pada DPRD bukan malah DPRD yang minta maaf,” tegas Gagarin.

Diketahui sebelumnya FGGKP menyampaikan pandangan umum terkait LPJ pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Salah satu poin dari pandangan FGGKP yang dibacakan Handaya Aji terkait temuan BPK. FGGKP juga meminta Ketua KONI mengundurkan diri.