KPK Apresiasi Upaya Pencegahan Korupsi di Pacitan

KPK paparkan hasil MCP dan ISP kabupaten/kota di Jawa Timur dalam acara Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dan Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Kamis (13/6) kemarin. (Foto/Istimewa).

PACITAN,wartakita.co- Program pencegahan korupsi di Kabupaten Pacitan makin membaik. Berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintahan Indrata Nur Bayuaji mendapat skor sangat baik dan memuaskan.

Keberhasilan Bupati Aji dan jajarannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan ini pun diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan korupsi penting demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Nilai MCP Kabupaten Pacitan awalnya masih rendah yakni 75. Namun saat ini sudah mengalami perbaikan dan naik menjadi 90 lebih,” kata Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK saat memaparkan potret dinamika korupsi di Jawa Timur, di Surabaya Kamis (14/6) kemarin.

Baca juga : Singkirkan Ribuan Peserta, Sekolah Alam Pacitan Dinobatkan 10 Sekolah Terbaik di Dunia Kategori Lingkungan

Dari capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) dan Survey Penilaian Integritas (SPI) masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur, Pacitan berada pada zona pencegahan korupsi terbaik.

“Nilai SPI yang 78 ke atas sudah terjaga, terima kasih Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun dan Pacitan,” jelas Ujang.

Monitoring Center for Prevention merupakan aplikasi monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh KPK.

MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Sedangkan Survey Penilaian Integritas digunakan KPK sebagai alat ukur resiko korupsi di instansi publik. MCP dan ISP ini jadi sarana bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *